Ramah dan tidak diskriminatif
Setiap pencari keadilan dilayani secara setara, sopan, dan menghormati martabat pribadi.
Layanan Inklusif Pengadilan
Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan layanan peradilan yang ramah disabilitas, mudah diakses, dan menjamin kesetaraan hak bagi setiap pencari keadilan.
Layanan prioritas
Pendampingan petugas
Fasilitas aksesibel
Penyandang Disabilitas
Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Informasi Utama
Pilih informasi yang ingin Anda buka
Regulasi, alur pelayanan, dan sarana pendukung disusun agar cepat dipahami tanpa membuat halaman terasa berat.
Prinsip Layanan
Komitmen utama pelayanan disabilitas
Empat prinsip berikut menjadi fondasi pelayanan inklusif agar setiap pencari keadilan memperoleh pengalaman layanan yang layak dan mudah dijangkau.
Akses layanan yang mudah
Layanan disusun agar mudah dipahami, mudah dijangkau, dan didampingi saat diperlukan.
Fasilitas sesuai kebutuhan
Pengadilan menyediakan sarana pendukung berdasarkan ragam kebutuhan aksesibilitas.
Perbaikan berkelanjutan
Evaluasi fasilitas dan prosedur dilakukan agar kualitas layanan terus meningkat.
Kategori Fasilitas
Kebutuhan aksesibilitas ditata per kategori agar pengunjung lebih mudah menelusuri dukungan yang tersedia.
Fasilitas disusun mulai dari mobilitas, penglihatan, pendengaran, hingga dukungan komunikasi dan kebutuhan umum lainnya.
Penglihatan
Pendengaran
Wicara
Komunikasi
Mobilitas
Mengingat dan Konsentrasi
Dasar Hukum
Regulasi Pelayanan Disabilitas
Kumpulan regulasi dan pedoman resmi yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan ramah disabilitas di lingkungan pengadilan.
8 regulasi
8
Regulasi dipublikasikan
Aktif
Siap ditinjau pengunjung
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Nomor 19 Tahun 2011 Tahun 2011
Regulasi ini mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Penyandang Disabilitas
Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016
Regulasi utama yang mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menjadi dasar penyelenggaraan layanan publik yang inklusif.
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Nomor 70 Tahun 2019 Tahun 2019
Regulasi ini mengatur perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah.
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
Nomor 39 Tahun 2020 Tahun 2020
Regulasi ini mengatur penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, termasuk pelayanan, sarana prasarana, penilaian personal, pendamping disabilitas, dan penerjemah.
Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana
Nomor 42 Tahun 2020 Tahun 2020
Regulasi ini mengatur kemudahan akses bagi penyandang disabilitas terhadap permukiman, pelayanan publik, serta pelindungan dari bencana.
Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan
Nomor 2 Tahun 2025 Tahun 2025
Regulasi Mahkamah Agung yang menjadi pedoman teknis pengadilan dalam menangani perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tahun 2020
Pedoman pelayanan disabilitas di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Catatan: berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026, regulasi ini telah dicabut dan digantikan oleh pedoman pembaruan tahun 2026.
Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 Tahun 2026
Pedoman terbaru bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pelayanan dan menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Regulasi ini mencabut SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020.
Tahapan Layanan
Prosedur Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
Alur pelayanan dirancang agar pengunjung memperoleh akses yang setara, dukungan yang memadai, dan penanganan yang lebih terarah sesuai kebutuhannya.
8 tahapan
2 kelompok
Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas agar setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap layanan peradilan.
Tahapan Prosedur
1
Kedatangan Pengguna Layanan
Penyandang disabilitas datang ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan menuju area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2
Penyambutan dan Identifikasi Kebutuhan
Petugas PTSP akan menyambut pengguna layanan serta mengidentifikasi kebutuhan khusus yang diperlukan.
3
Pemberian Prioritas Layanan
Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas pada PTSP, antara lain mendahulukan pemberian layanan dengan mengecualikan antrean umum.
4
Pendampingan Layanan
Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, Pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai kebutuhan.
5
Pelaksanaan Layanan
Layanan diberikan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan, baik perdata, pidana, maupun layanan hukum lainnya.
6
Penyelesaian dan Informasi Lanjutan
Setelah layanan selesai, petugas memberikan informasi lanjutan yang diperlukan oleh pengguna layanan.
Mekanisme Khusus
1
Formulir Penilaian Personal
Petugas PTSP Meja Hukum dilengkapi dengan formulir penilaian personal bagi penyandang disabilitas dan wajib memberikan penjelasan serta membantu proses pengisian formulir. Formulir selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dikomunikasikan kepada Sekretaris terkait kebutuhan penyandang disabilitas.
2
Penilaian Lanjutan
Dalam melaksanakan penilaian personal, jika dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka Sekretaris pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri dari dokter, psikolog, atau tenaga ahli yang telah bekerja sama dengan pengadilan.
Fasilitas Akses
Sarana dan Prasarana Disabilitas
Fasilitas pendukung dikelompokkan berdasarkan kategori kebutuhan agar pengunjung dapat langsung menemukan dukungan yang paling relevan.
10 kategori
21 fasilitas
10
Kategori fasilitas
21
Fasilitas tersedia
Penglihatan
Tersedia
Media informasi dengan pembaca layar/audio
Komputer atau media informasi pada ruang PTSP dilengkapi aplikasi pembaca layar/audio.
PTSP
Tersedia
Website ramah screen reader
Halaman website mudah dibaca oleh penyandang disabilitas dengan screen reader dan sejenisnya.
Website
Sesuai kebutuhan
Dokumen huruf braille dan media audio
Dokumen tercetak dengan huruf braille serta media komunikasi audio seperti audio book atau screen reader.
Area Layanan
Pendengaran
Tersedia
Papan informasi visual
Papan informasi visual dan media komunikasi tulisan/bentuk visual lainnya.
Area Layanan
Sesuai kebutuhan
Alat bantu dengar dan alat peraga
Alat bantu dengar, media komunikasi visual, dan alat peraga.
Area Layanan
Wicara
Tersedia
Media komunikasi visual
Papan informasi visual, media komunikasi tulisan, dan alat peraga.
Area Layanan
Komunikasi
Tersedia
Media komunikasi tulisan dan visual
Papan informasi visual, media komunikasi menggunakan tulisan, dan alat peraga.
Area Layanan
Mobilitas
Tersedia
Kursi roda
Kursi roda dan alat bantu mobilitas lain sesuai kebutuhan.
PTSP
Tersedia
Ramp dan handrail
Ramp/bidang landai dan pegangan rambat untuk memudahkan akses penyandang disabilitas.
Gedung Pengadilan
Mengingat dan Konsentrasi
Sesuai kebutuhan
Alat peraga pendukung
Gambar, maket, boneka, kalender, dan alat peraga lain sesuai kebutuhan.
Area Layanan
Intelektual
Tersedia
Ruang kesehatan/ruang tenang
Fasilitas kesehatan dan ruang yang dapat digunakan untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum atau ledakan emosi.
Gedung Pengadilan
Perilaku dan Emosi
Tersedia
Ruangan nyaman dan tidak bising
Ruang nyaman, tidak bising, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan pengguna layanan.
Gedung Pengadilan
Mengurus Diri Sendiri
Tersedia
Ruang ganti/ruang kesehatan
Ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses serta kebutuhan lain sesuai kebutuhan.
Gedung Pengadilan
Fasilitas Umum
Tersedia
Ruang sidang inklusi
Ruang sidang inklusi dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas dan dapat digunakan untuk persidangan lainnya.
Lantai 1
Tersedia
Guiding block dan warning block
Jalur menuju ruang sidang dan pedestrian dilengkapi guiding block serta warning block dengan warna kontras.
Jalur Akses
Tersedia
Parkir disabilitas
Lahan parkir penyandang disabilitas ditempatkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk gedung dan diberikan simbol parkir disabilitas.
Area Parkir
Tersedia
Selasar ramah disabilitas
Selasar dengan lebar memadai untuk dilewati kursi roda atau dua orang saat berpapasan.
Gedung Pengadilan
Tersedia
Toilet khusus disabilitas
Toilet khusus disabilitas dengan pintu geser, pegangan rambat, dan panic button.
Dekat PTSP/Ruang Sidang
Tersedia
Kursi tunggu khusus disabilitas
Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas.
Ruang Tunggu
Tersedia
Papan petunjuk informatif
Rambu atau papan petunjuk yang informatif dan mudah dikenali setiap pengguna layanan.
Area Layanan
Tersedia
Pojok bermain anak ramah disabilitas
Pojok bermain anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.
Area Layanan
