Layanan Hukum Pengadilan
Pembebasan Biaya Perkara
Layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu agar tetap dapat memperoleh akses keadilan.
01 Ringkasan Layanan
Pembebasan biaya perkara adalah layanan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi agar tetap dapat mengajukan atau mengikuti proses perkara di Pengadilan tanpa dibebani biaya perkara tertentu.
Permohonan dapat diajukan melalui e-Court atau secara manual melalui PTSP, dengan melampirkan dokumen yang menerangkan ketidakmampuan secara ekonomi.
Akses keadilan
Verifikasi dokumen
Transparansi anggaran
02
Anggaran dan Realisasi Prodeo
03
Informasi Layanan
Gunakan kartu berikut untuk membuka syarat, alur, biaya, hasil permohonan, dasar hukum, dan kontak informasi layanan prodeo.
04
Catatan Penting
Layanan pembebasan biaya perkara diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi anggaran dan realisasi ditampilkan sebagai bentuk transparansi layanan. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan pada halaman publik.
05
Pertanyaan Singkat
Siapa yang dapat mengajukan?
Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi persyaratan dokumen sesuai ketentuan.
Apakah bisa melalui e-Court?
Bisa. Pemohon mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan ekonomi melalui e-Court.
Bagaimana jika permohonan ditolak?
Perkara tetap dapat diproses dengan membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi Layanan
Prosedur Pembebasan Biaya Perkara
Prosedur dibagi menjadi pendaftaran tingkat pertama, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Pilih bagian yang sesuai dengan kebutuhan perkara.
01
Pendaftaran Tingkat Pertama
Permohonan pembebasan biaya perkara dapat diajukan melalui e-Court atau secara manual melalui PTSP.
Pendaftaran melalui e-Court
- Pemohon mengunggah dokumen permohonan pembebasan biaya perkara.
- Pemohon mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- Pengadilan melakukan verifikasi dokumen.
- Jika diterima, pendaftaran diteruskan untuk mendapatkan nomor perkara.
- Pada sidang awal, pemohon menyerahkan dokumen asli untuk dicocokkan.
Pendaftaran melalui PTSP
- Pemohon mengajukan permohonan melalui meja PTSP sebelum perkara didaftarkan.
- Untuk tergugat, permohonan diajukan sebelum mengajukan jawaban.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
02
Prosedur Upaya Hukum
Jika perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya, pengajuan upaya hukum disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara.
Banding
- Tenggat waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah menerima pemberitahuan putusan.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP dalam tenggat waktu tersebut.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Kasasi
- Tenggat waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan banding.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP dalam tenggat waktu tersebut.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Peninjauan Kembali
- Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
03
Prosedur Eksekusi
Pembebasan biaya perkara untuk eksekusi putusan mengikuti mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara.
Eksekusi Putusan
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara untuk eksekusi putusan melalui meja PTSP.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Informasi Layanan
Pendaftaran Melalui E-Court
Untuk perkara yang didaftarkan secara elektronik, pemohon dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
01
Unggah dokumen permohonan
Pemohon mengunggah dokumen permohonan pembebasan biaya perkara melalui aplikasi e-Court.
02
Unggah dokumen ketidakmampuan
Pemohon mengunggah dokumen yang menerangkan ketidakmampuan secara ekonomi.
03
Verifikasi pengadilan
Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab terhadap verifikasi dokumen dengan mempertimbangkan pemeriksaan Panitera.
04
Pendaftaran diteruskan
Jika permohonan diterima, verifikasi pendaftaran perkara diteruskan ke kasir untuk mendapatkan nomor perkara.
05
Serahkan dokumen asli
Pada proses persidangan awal, penggugat/pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli bukti ketidakmampuan ekonomi.
06
Pencocokan dokumen
Majelis Hakim meneliti kesesuaian dokumen asli dengan dokumen elektronik yang diunggah melalui e-Court.
Informasi Layanan
Pendaftaran Manual Melalui PTSP
Permohonan secara manual diajukan melalui meja PTSP sebelum perkara didaftarkan. Untuk tergugat, permohonan diajukan sebelum mengajukan jawaban.
01
Ajukan permohonan
Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui PTSP Pengadilan Negeri.
02
Lampirkan dokumen pendukung
Pemohon melampirkan SKTM, dokumen bantuan sosial, NIB bagi pelaku usaha mikro, atau surat pernyataan tidak mampu.
03
Pemeriksaan berkas
Petugas PTSP meneliti kelengkapan berkas dan mencatat permohonan dalam register pembebasan biaya perkara.
04
Verifikasi pimpinan
Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan pemeriksaan dokumen oleh Panitera.
05
Penetapan layanan
Jika dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
06
Proses perkara
Perkara diproses dengan layanan pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi Layanan
Syarat dan Dokumen
Syarat Layanan
- Pemohon merupakan orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- Permohonan diajukan untuk perkara perdata gugatan atau permohonan, baik melalui e-Court maupun PTSP.
- Permohonan diajukan sebelum perkara didaftarkan, atau bagi tergugat sebelum mengajukan jawaban.
- Pemohon melampirkan salah satu dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
Dokumen Pendukung
- Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM dari Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat.
- Kartu Keluarga Sejahtera, BPJS Kesehatan PBI, Kartu Sembako, PKH, BLT, atau dokumen bantuan sosial lainnya.
- Dokumen lain dari instansi berwenang yang menerangkan ketidakmampuan ekonomi.
- Nomor Induk Berusaha atau NIB bagi pelaku usaha mikro.
- Surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.
Informasi Layanan
Besaran Biaya yang Ditanggung Negara
Besaran berikut merupakan ringkasan biaya perkara yang dapat dibebankan kepada negara. Nilai tertentu dapat menyesuaikan tarif nasional surat tercatat dan ketentuan yang berlaku.
Perdata Permohonan ElektronikMaksimal Rp120.000
Perdata Gugatan ElektronikRp230.000 s.d. Rp430.000
Perdata Gugatan ManualRp254.000 s.d. Rp534.000
Gugatan Sederhana ElektronikRp206.000 s.d. Rp326.000
Gugatan Sederhana ManualRp218.000 s.d. Rp378.000
Rincian teknis seperti biaya proses/ATK, meterai, panggilan, dan pemberitahuan putusan mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku pada Pengadilan.
Informasi Layanan
Prosedur Upaya Hukum
Jika perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya, pengajuan upaya hukum disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Negeri.
Banding
- Tenggat waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah menerima pemberitahuan putusan.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP dalam tenggat waktu tersebut.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Kasasi
- Tenggat waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan banding.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP dalam tenggat waktu tersebut.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Peninjauan Kembali
- Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui meja PTSP.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Eksekusi Putusan
- Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara untuk eksekusi putusan melalui meja PTSP.
- Petugas PTSP meneliti kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan.
- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Jika dikabulkan, diterbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
Informasi Layanan
Anggaran dan Realisasi Prodeo Tahun 2026
Anggaran Tahun 2026Rp950.000
RealisasiRp510.000
Sisa AnggaranRp440.000
Perkara Prodeo6 perkara
Anggaran Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2026
Riwayat Anggaran dan Realisasi
| Tahun | Anggaran | Realisasi | Sisa | Jumlah Perkara | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rp950.000 | Rp510.000 | Rp440.000 | 6 | |
| 2022 | - | Rp0 | - | 1 | |
| 2021 | - | Rp0 | - | 1 | |
| 2020 | - | Rp0 | - | 7 | |
| 2019 | - | Rp0 | - | 1 |
Detail Prodeo
Daftar Perkara Prodeo Tahun 2026
AnggaranRp950.000
RealisasiRp510.000
SisaRp440.000
Jumlah Perkara6 perkara
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Posisi | Status | Biaya Digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/Pdt.P/2026/PN Sng | Lain-Lain | 30-06-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
| 87/Pdt.P/2026/PN Sng | Lain-Lain | 04-06-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
| 68/Pdt.P/2026/PN Sng | Lain-Lain | 28-04-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
| 65/Pdt.P/2026/PN Sng | Lain-Lain | 21-04-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
| 64/Pdt.P/2026/PN Sng | Lain-Lain | 21-04-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
| 51/Pdt.P/2026/PN Sng | Pengampuan | 07-04-2026 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp85.000 |
Daftar perkara hanya menampilkan informasi ringkas. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
Detail Prodeo
Daftar Perkara Prodeo Tahun 2022
Anggaran-
RealisasiRp0
Sisa-
Jumlah Perkara1 perkara
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Posisi | Status | Biaya Digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/Pdt.P/2022/PN SNG | Lain-Lain | 10-03-2022 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
Daftar perkara hanya menampilkan informasi ringkas. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
Detail Prodeo
Daftar Perkara Prodeo Tahun 2021
Anggaran-
RealisasiRp0
Sisa-
Jumlah Perkara1 perkara
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Posisi | Status | Biaya Digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 77/Pdt.P/2021/PN SNG | Permohonan Ganti Nama | 26-04-2021 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
Daftar perkara hanya menampilkan informasi ringkas. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
Detail Prodeo
Daftar Perkara Prodeo Tahun 2020
Anggaran-
RealisasiRp0
Sisa-
Jumlah Perkara7 perkara
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Posisi | Status | Biaya Digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 276/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 29-09-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 225/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 23-06-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 136/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 03-04-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 135/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 03-04-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 101/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 11-03-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 100/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 11-03-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
| 99/Pdt.P/2020/PN SNG | Lain-Lain | 11-03-2020 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
Daftar perkara hanya menampilkan informasi ringkas. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
Detail Prodeo
Daftar Perkara Prodeo Tahun 2019
Anggaran-
RealisasiRp0
Sisa-
Jumlah Perkara1 perkara
| Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Posisi | Status | Biaya Digunakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 102/Pdt.P/2019/PN SNG | Permohonan Ganti Nama | 29-08-2019 | Tingkat Pertama | Minutasi | Rp0 |
Daftar perkara hanya menampilkan informasi ringkas. Data pribadi pemohon tidak ditampilkan.
Informasi Layanan
Hasil Permohonan
Jika permohonan dikabulkan
Pengadilan menerbitkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan perkara diproses sesuai ketentuan.
Jika permohonan ditolak
Ketua Pengadilan membuat surat penetapan penolakan dan proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara.
Jika anggaran tidak tersedia
Permohonan yang memenuhi syarat tetap dapat diproses secara cuma-cuma sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi Layanan
Formulir dan Dokumen Unduhan
Formulir Permohonan Pembebasan Biaya PerkaraFormulir
Unggah file formulir permohonan pembebasan biaya perkara melalui backend component.
Informasi Layanan
Dasar Hukum
Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
PERMA Nomor 1 2014
Dasar pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
Informasi Layanan
Kontak dan Informasi
Permohonan dan informasi pembebasan biaya perkara dapat diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri.
Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara dapat diunduh pada bagian Formulir dan Dokumen Unduhan apabila dokumen telah tersedia.
