01
Berperilaku Adil
Memberikan perlakuan yang setara, tidak memihak, dan menjaga kesempatan yang adil bagi setiap pihak.
Komitmen Integritas Peradilan
Pengawasan & Kode Etik Hakim
Kami berkomitmen menjaga independensi, integritas, kehormatan, dan profesionalitas peradilan.
Pengaduan bukan upaya hukum
Pengaduan perilaku hakim tidak digunakan untuk menilai benar atau salahnya putusan. Keberatan terhadap putusan ditempuh melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
PEDOMAN PERILAKU
Sepuluh prinsip Kode Etik Hakim
Prinsip etik menjadi dasar perilaku hakim dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
02
Berperilaku Jujur
Menjaga kejujuran dalam setiap sikap, pernyataan, dan pelaksanaan tugas peradilan.
03
Berperilaku Arif dan Bijaksana
Mengambil sikap secara matang, patut, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan.
04
Bersikap Mandiri
Bebas dari tekanan, pengaruh, maupun intervensi pihak mana pun dalam menjalankan tugas.
05
Berintegritas Tinggi
Menolak pemberian, janji, atau fasilitas yang dapat memengaruhi independensi dan kehormatan jabatan.
06
Bertanggung Jawab
Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
07
Menjunjung Tinggi Harga Diri
Menjaga martabat pribadi dan kehormatan lembaga peradilan dalam maupun di luar kedinasan.
08
Berdisiplin Tinggi
Mematuhi ketentuan, menjaga ketepatan waktu, dan melaksanakan tugas secara tertib.
09
Berperilaku Rendah Hati
Bersikap santun, terbuka, dan tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi.
10
Bersikap Profesional
Menjalankan tugas dengan kompetensi, kecermatan, kepatutan, dan standar etik yang tinggi.
PANDUAN PELAPORAN
Pahami sebelum menyampaikan laporan
Memilih kanal yang tepat membantu laporan ditangani secara proporsional dan sesuai kewenangan.
DAPAT DILAPORKAN
Dugaan perilaku yang tidak patut
- Dugaan keberpihakan Tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak.
- Komunikasi di luar persidangan Komunikasi terkait perkara dengan salah satu pihak di luar proses persidangan yang patut.
- Hadiah, janji, atau fasilitas Permintaan atau penerimaan pemberian yang dapat memengaruhi independensi.
- Perilaku tidak patut Intimidasi, diskriminasi, tindakan tidak profesional, atau perilaku yang merendahkan martabat peradilan.
BUKAN OBJEK PENGAWASAN
Hal yang ditempuh melalui mekanisme lain
- Tidak puas terhadap putusan Keberatan terhadap amar atau pertimbangan putusan ditempuh melalui upaya hukum.
- Meminta putusan diubah Kanal pengawasan tidak digunakan untuk memengaruhi atau mengubah putusan.
- Konsultasi perkara kepada hakim Hakim tidak dapat memberikan konsultasi atau arahan untuk memenangkan perkara.
- Perkara yang masih diperiksa Permintaan campur tangan terhadap proses persidangan bukan objek pengaduan perilaku.
LANGKAH SEDERHANA
Cara menyampaikan pengaduan
Susun informasi secara jelas dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana.
-
01
Catat peristiwanya
Jelaskan apa yang terjadi, tempat, waktu, pihak yang terlibat, dan bagaimana peristiwa terjadi.
-
02
Siapkan bukti pendukung
Lampirkan dokumen, foto, percakapan, rekaman, atau informasi saksi apabila tersedia.
-
03
Pilih kanal yang tepat
Gunakan SIWAS, Komisi Yudisial, atau Meja Pengaduan sesuai substansi laporan.
-
04
Simpan nomor registrasi
Gunakan nomor registrasi dari kanal pelaporan untuk menelusuri perkembangan laporan.
KANAL RESMI
Pilih kanal pelaporan
Gunakan hanya kanal resmi untuk menjaga keamanan data dan ketertiban penanganan laporan.
SIWAS Mahkamah Agung
Untuk pengaduan dugaan pelanggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Komisi Yudisial
Khusus untuk laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Meja Pengaduan Pengadilan
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas meja pengaduan pada hari dan jam kerja.
Jam layanan
Senin–Jumat, 08.00–16.30 WIB
PERLINDUNGAN PELAPOR
Hak dan kerahasiaan pelapor
Informasi laporan perlu disampaikan secara jujur, bertanggung jawab, dan melalui kanal resmi.
- 01Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.
- 02Pelapor dapat menyampaikan bukti dan keterangan tanpa tekanan.
- 03Pelapor dapat memperoleh informasi perkembangan laporan sesuai mekanisme kanal yang digunakan.
- 04Pelapor wajib menyampaikan informasi yang benar dan tidak beritikad buruk.
DOKUMEN PUBLIK
Regulasi dan dokumen pendukung
Dokumen berikut menjadi rujukan dalam pengawasan dan penegakan kode etik perilaku hakim.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
SKB Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009Pedoman utama mengenai prinsip moral dan perilaku hakim.
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012Panduan mengenai penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
PERMA Nomor 9 Tahun 2016Pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024Tata cara penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
