Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perencanaan (Planning & Programing)
2. Pelaksanaan (Executing)
3. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (Controlling)

1. Fungsi Penegak Hukum dan Keadilan: Menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan untuk memastikan hukum diterapkan tanpa pandang bulu dan berpihak pada kebenaran.
2. Fungsi Pengawasan (Hakim Pengawas Bidang): Melakukan pengawasan terhadap jalannya administrasi, manajemen peradilan, dan tugas-tugas aparatur di lingkungan pengadilan tempatnya bertugas.
3. Fungsi Pembinaan: Memberikan bimbingan, arahan, atau penyuluhan baik kepada sesama aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat luas jika diperlukan.
4. Fungsi Menggali Hukum: Jika hukum tertulis tidak atau kurang jelas, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
3. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus
5. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
7. Pelaksanaan mediasi
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
11. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
13. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
2. pelaksanaan urusan kepegawaian
3. pelaksanaan urusan keuangan
4. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
5. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
6. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja
2. Mengelola dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
4. Menyusun laporan kinerja, termasuk LKjIP dan laporan berkala lainnya
5. Mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi di lingkungan pengadilan
6. Mendukung implementasi aplikasi peradilan berbasis elektronik (e-Court, e-Litigation, SIPP, dll)
7. Menyediakan data dan informasi kinerja secara akurat dan tepat waktu

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
2. Mengelola data dan informasi kepegawaian secara akurat dan mutakhir
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
4. Mengelola urusan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun pegawai
5. Melaksanakan penilaian kinerja dan disiplin pegawai
6. Mengelola struktur organisasi dan penataan tata laksana kerja
7. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha perkantoran
2. Mengelola sarana dan prasarana serta pemeliharaan fasilitas kantor
3. Mengelola barang milik negara (BMN), termasuk pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan satuan kerja secara tertib dan sesuai ketentuan
5. Menyusun dan mengelola dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) serta realisasi anggaran
6. Melaksanakan pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan
7. Menyusun laporan keuangan secara berkala dan akuntabel