ZOOM PENDAMPINGAN PERSIAPAN WAWANCARA SATKER WBK
Zoom Pendampingan Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Pengadilan Negeri Subang oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Subang, 7 September 2026 – Pengadilan Negeri Subang Kelas IA mengikuti kegiatan Zoom Pendampingan Persiapan Wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Senin, 7 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan Pengadilan Negeri Subang, Panitera, Sekretaris, para Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas, serta Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Subang.
Pendampingan dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan wawancara dalam proses penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Dalam kegiatan tersebut diberikan berbagai arahan, penguatan, serta masukan strategis, khususnya mengenai kesiapan pimpinan dan tim kerja dalam menjelaskan proses pembangunan Zona Integritas, implementasi enam area perubahan, capaian dan inovasi satuan kerja, serta dampak nyata perubahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memastikan keselarasan pemahaman seluruh unsur pimpinan dan Tim Pembangunan Zona Integritas, sehingga setiap program dan perubahan yang telah dilaksanakan dapat disampaikan secara jelas, terukur, dan didukung dengan bukti nyata dalam pelaksanaannya.
Melalui pendampingan ini, Pengadilan Negeri Subang Kelas IA semakin memantapkan kesiapan dalam menghadapi tahapan wawancara pembangunan Zona Integritas, sekaligus memperkuat komitmen seluruh aparatur untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Pengadilan Negeri Subang berkomitmen bahwa pembangunan Zona Integritas bukan semata-mata untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin profesional, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
