PENGADILAN NEGERI SUBANG MENGIKUTI SOSIALISASI SIPP DAN E-COURT SECARA DARING

Subang, 23 September 2026 — Pengadilan Negeri Subang mengikuti kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 23 September 2026, mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka pembaruan aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan e-Court, khususnya terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga.

Zoom ini diikuti oleh Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda Perdata, serta Jurusita/Jurusita Pengganti.

Dalam pemaparan materi dijelaskan mengenai jenis sengketa likuidasi yang meliputi sengketa bank dalam likuidasi, sengketa bank pasca likuidasi, serta sengketa penjaminan simpanan. Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan perkara, penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara, integrasi data antara e-Court dan SIPP, proses verifikasi pengguna perkara sengketa likuidasi, penetapan pengadilan penghubung, hingga proses autentikasi dokumen dan pembuktian.

Sosialisasi juga menjelaskan bahwa dalam perkara tertentu, Pengadilan Negeri dapat berperan sebagai Pengadilan Penghubung, yaitu pengadilan yang menjadi lokasi autentikasi dokumen bukti fisik dan membantu proses verifikasi perkara bagi para pihak. Materi turut membahas alur pendaftaran perkara secara elektronik, registrasi perkara di SIPP, penetapan hakim, panitera pengganti dan jurusita, pemanggilan melalui surat tercatat, serta sinkronisasi proses persidangan antara SIPP dan e-Court.

Pengadilan Negeri Subang berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan pembaruan aplikasi yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung penyelenggaraan pelayanan peradilan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.