logo pengadilan negeri subang website ramah difable

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

11Dec

Ditulis oleh ADMIN

 

Peraturan dan Kebijakan Informasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011

 

 

 

 

I. KATEGORI INFORMASI

Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan

3. Informasi yang dikecualikan.

 

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

1. Profil Pengadilan, meliputi:

    a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;

    b. Struktur organisasi Pengadilan;

    c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;

    d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;

    e. Profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

2. Prosedur beracara  untuk  setiap  jenis  perkara  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan.

3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

 

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

 

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

   a. Nama program dan kegiatan;

   b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

   c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

   d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

   e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian IPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

    a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

    b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

 

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan

d. Alasan penolakan permohonan informasi.

A.5. Informasi Lain

 

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

 

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

Selain informasi di atas, Mahkamah Agung mengumumkan pula:

1. Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim dan/atau kebutuhan calon hakim agung, yang sekurang-kurangnya berisi:

    a. Adanya penerimaan;

    b. Tata cara pendaftaran;

    c. Biaya yang dibutuhkan;

    d. Daftar posisi  yang  disediakan, jumlah formasi  yang  dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

    e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen;

    f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan

    g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.

2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Mahkamah Agung;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;

4. Putusan Mahkamah Agung;

5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

6. Rencana Strategis Mahkamah Agung.

 

C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

C.1. Umum

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala  oleh  Pengadilan dan  Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di ata

2. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

    a. Nomor;

    b. Ringkasan isi informasi;

    c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;

    d. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

    e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;

    f. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan

    g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

3. Daftar sebagaimana  dimaksud  butir  2  tidak  boleh  memuat  informasi  yang

dikecualikan.

4. Format Daftar Informasi Publik dapat dilihat dalam Lampiran II.

 

C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan  dan  penetapan  Pengadilan,  baik  yang  telah  berkekuatan hukum tetap  maupun yang  belum berkekuatan hukum tetap  (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

2. Informasi dalam Buku Register Perkara.

3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.

4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.

5. Laporan penggunaan biaya perkara.

 

C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.

2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).

3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

 

C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.

2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

    a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;

    b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas  usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;

    c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas;

    d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan

    e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.

5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.

6. Informasi dan  kebijakan  yang  disampaikan  oleh  pejabat  Pengadilan  dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

 

C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Pedoman  pengelolaan   organisasi,   administrasi,   personel   dan   keuangan Pengadilan.

2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:

   a. Nama;

   b. Riwayat pekerjaan;

   c. Posisi;

   d. Riwayat pendidikan; dan

   e. Penghargaan yang diterima.

4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.

5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

6. Surat-surat perjanjian  yang  dibuat  Pengadilan  dengan  pihak  ketiga  berikut dokumen pendukungnya.

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

 

C.6. Informasi Lain

1. Termasuk dalam  kategori  informasi  yang  dapat  diakses  pemohon  adalah informasi selain yang disebutkkan dalam bagian A, II.B dan II.C yang:

    a. Tidak termasuk kategori informasi  yang  dikecualikan (bagian D),  yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian II.D butir 1;

    b. Telah dinyatakan  sebagai  informasi  yang  dapat  diakses  berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon pegawai dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses

penerimaan Hakim dan/atau pegawai.

3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

 

D. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

   a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

   b. Informasi  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon  dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

   c. Informasi yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  Pemohon  dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

   d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

   e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

   f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

   g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

   h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;

   i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

   j. Informasi yang  tidak  boleh  diungkapkan  berdasarkan  undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

   a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

   b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;

   c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;

   d. Identitas pelapor  yang  melaporkan  dugaan  pelanggaran  hakim  dan pegawai;

   e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

   f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan;

   g. Informasi  yang  dapat  mengungkap identitas pihak-pihak tertentu  dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.

3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebu

 

II. PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

 A. Umum

1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

   a. Prosedur Biasa; dan

   b. Prosedur Khusu

2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

   a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

   b. Informasi yang diminta bervolume besar;

   c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau

   d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PP

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

   a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;

   b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);

   c. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

   d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

4. Alasan permohonan informasi yang dibuat   Pemohon tidak  dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.

5. Petugas  Informasi  wajib  membantu  Pemohon informasi  dalam  mengajukan permohonan.

6. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat  diminta  setelah  putusan  tersebut  diterima  oleh  para  pihak  yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. 

 

B. Prosedur Biasa

Pelayanan  informasi  dengan  menggunakan  prosedur  biasa  dilakukan  sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

 

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PP

4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila  informasi yang  diminta  termasuk  informasi  yang  aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.

5. PPID  melakukan  uji  konsekuensi  berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.

6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis   kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan  ditolak  (untuk  menolak  permohonan:  format  Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).

7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan  memperkirakan biaya penggandaan dan  waktu  yang  diperlukan  untuk mengandakan  informasi  yang  diminta  dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).

8. Petugas   Informasi   menyampaikan   Pemberitahuan   Tertulis   sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

9. Petugas Informasi  memberikan  kesempatan  bagi  Pemohon  apabila  ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

10. Dalam hal Pemohon  memutuskan  untuk  memperoleh  fotokopi  informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan   tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).

11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.

12. Petugas Informasi menggandakan  (fotokopi)  informasi  yang  diminta  dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

13. Pengadilan dapat memperpanjang  waktu  sebagaimana  dimaksud  butir  12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14. Untuk pengadilan di  wilayah  tertentu  yang  memiliki  keterbatasan  untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir

12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.

15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

 

C. Prosedur Khusus

Proses  pelayanan informasi  dengan  menggunakan prosedur  khusus,  mengikuti skema alur dalam gambar berikut:

 

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).

3. Petugas  Informasi  dibantu  Penanggungjawab Informasi  di  unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.

4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).

5. Proses untuk  pembayaran,  penyalinan  dan  penyerahan  salinan  informasi kepada Pemohon dalam   Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.

6. Petugas Informasi  memberikan  kesempatan  bagi  Pemohon  apabila  ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

 

III. Biaya Perolehan Informasi

 

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2. Biaya perolehan informasi  sebagaimana dimaksud butir  1  terdiri  atas  biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebu

3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana  dimaksud  butir  2  dengan  memperhatikan  kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

5. Terhadap  permohonan   informasi   mengenai   penggandaan   putusan   atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

IV. PROSEDUR KEBERATAN

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan

1. Pemohon berhak  mengajukan  keberatan  dalam  hal  ditemukannya  alasan sebagai berikut:

   a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;

   b. Tidak disediakannya  informasi  yang  wajib  diumumkan  secara  berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian A;

   c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;

   d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

   e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;

   f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

   g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan  kepada  Atasan  PPID  melalui  Petugas  Informasi  oleh

Pemohon atau kuasanya. 

B. Registrasi

1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).

2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir  keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

3. Petugas  Informasi   wajib   mencatat   pengajuan   keberatan   dalam   register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

1. Atasan PPID  wajib  memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya  dalam  waktu   20   (dua   puluh)   hari   sejak   dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

    a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

    b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

    c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:

       (i)  Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;

       (ii) Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon  dalam  jangka  waktu  tertentu  selambat-lambat    14  (empat belas) hari kerja;

       (iii) Memerintahkan   PPID   untuk   menjalankan   kewajibannya   dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;

       (iv)  Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).

3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

4. Pemohon yang  mengajukan  keberatan  yang  tidak  puas  dengan  keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PP

 

 LAMPIRAN