Pelayanan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menimbulkan konsekuensi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Menghambat proses penegakan hukum.
• Mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
• Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
• Mengungkap kekayaan alam Indonesia.
• Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
• Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
• Mengungkap rahasia pribadi.
• Mengungkap memorandum atau surat antar/intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
• Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.

• Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad.
• Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
• DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
• Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
• Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan dan belum diketahui publik.
• Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
• Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan pada perkara tertentu, seperti kesusilaan, KDRT, perkara dengan perlindungan saksi/korban, perkara yang sidangnya tertutup, perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, dan perkara lain yang menurut hukum persidangannya tertutup.

Pastikan pemohon mendapatkan tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran dari Petugas Informasi/PPID. Jika tanda bukti tidak diberikan, pemohon dapat menanyakan alasannya kepada petugas.

Pemberitahuan tertulis mengenai diterima atau tidaknya permohonan informasi diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Badan Publik dapat memperpanjang waktu 1 x 7 hari kerja apabila informasi belum dikuasai, belum didokumentasikan, atau belum dapat diputuskan status keterbukaannya.

Apabila tidak puas dengan keputusan Badan Publik, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan ditolak atau ditemukannya alasan keberatan. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima/dicatat.

Apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID diterima.