logo pengadilan negeri subang website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
Sosialisasi Maklumat KMARI No.01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 di Pengadilan Negeri Subang Lebih lanjut
Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh WKPT JABAR di Pengadilan Negeri Subang Lebih lanjut
Pelaksanaan Test Urine Narkoba aparatur Pengadilan Negeri Subang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Jawa Barat. Lebih lanjut
Peringatan HUT Mahkamah Agung RI Ke-72 Lebih lanjut
JALAN SANTAI, TABUR BUNGA DAN PERLOMBAAN DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT RI DAN MARI KE 72 Lebih lanjut
UPACARA PERINGATAN DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DAN UPACARA PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH DI KANTOR PENGADILAN NEGERI SUBANG. KAMIS, TANGGAL 17 AGUSTUS 2017, PUKUL 07.00 WIB Lebih lanjut
PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUBANG Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Subang.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri subang dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas