logo pengadilan negeri subang website ramah difable
penelusuran perkara dan pos bantuan hukum
Seminar Sehari bersama Pemda Kab Subang dan Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Oleh Direktur Tenaga Teknis Peradilan Peradilan Umum Lebih lanjut
Rapat Tinjauan Manajemen Persiapan Seminar Sehari dan Peresemian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Subang Lebih lanjut
Rapat Tinjauan Manajemen Teknis Jurusita/Jurusita pengganti Bulan Agustus Tahun 2017 Lebih lanjut
Rapat Tinjauan Manajemen Bulan Agustus TA 2017 Lebih lanjut
Sosialisasi Maklumat KMARI No.01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 di Pengadilan Negeri Subang Lebih lanjut
Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh WKPT JABAR di Pengadilan Negeri Subang Lebih lanjut
Pelaksanaan Test Urine Narkoba aparatur Pengadilan Negeri Subang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Jawa Barat. Lebih lanjut

Website ini Merupakan Standarisasi Website Untuk Seluruh Badan Peradilan Dibawah Naungan Mahkamah Agung Sesuai Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan

Index Berita

Kumpulan Berita dan Informasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Subang.

Lebih lanjut


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Subang.

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographySistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri subang dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan

Cross-platformMengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas